Diposkan dalam Kabar pada April 19, 2008 | Leave a Comment »
Jakarta (Kabarin) – Dunia pustaka Indonesia mendapatkan koleksi buku baru berjudul Kapitalisme Pribumi: Awal Kesultanan Banten 1522-1684 karya Heriyanti Ongkodharma.
Buku yang beredar pada medio April 2008 tersebut setebal 318 halaman, dan berformat 14×21 centimeter (cm), serta diberi harga bandrol Rp50.000.
Berikut ini petikan pernyataan dari Penerbit Komunitas Bambu yang sidampaikan melalui surat elektronik (email) mengenai buku [...]
Untuk mentranslate bahasa
Diposkan dalam Kabar pada April 7, 2008 | Leave a Comment »
Batam (Kabarin) – Kepala Dinas Material Angkatan Laut (Kadismatal), Laksamana Pertama TNI Mashuri Ishak, menyerahterimakan dua kapal Patroli Keamanan Laut (Patkamla) produksi Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan TNI Angkatan Laut (Fasharkan) Mentigi kepada Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Batam, Kolonel Laut (E) M. Faisal, dan Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Batuporon, Letkol Laut (P) Daniel MR, [...]
Untuk mentranslate bahasa
Diposkan dalam Uncategorized pada April 7, 2008 | Leave a Comment »
Jakarta (Kabarin) – Berikut ini siaran pers dari SETARA Institute (setara_institute@hotmail.com) menanggapi beredarnya film Fitna, Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP):
Hendardi: Politik Kebebasan dalam Pasungan
Pada waktu yang bersamaan,kita disodori fakta-fakta yang semuanya berhubungan dengan kebebasan,informasi, dan pemasungan. Ada film FITNA yang kemudian diserukan oleh MenkomInfo, Muhammad Nuh untuk [...]
Untuk mentranslate bahasa
Diposkan dalam Kabar pada April 7, 2008 | Leave a Comment »
Jakarta (Kabarin) – Berikut ini ada berita dari ANTARA News (http://www.antara.co.id/arc/2008/4/7/dewan-pers-minta-ruu-ite-direvisi/) menanggapi Rancangan Undang-Undang (RUU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi UU pada 25 Maret 2008, yang masih menunggu tanda tangan persetujuan dari Presiden.
Namun, Amandemen Kedua UUD 1945 Pasal 20 Ayat (5) memang tidak mengharuskan Presiden menandatangani RUU yang [...]
Untuk mentranslate bahasa
